
TEMA KEGIATAN
"Melalui Jambore Ormas, Kita Tingkatkan Silaturahmi, Solidaritas, Sinergitas, dan Peran Aktif Organisasi Kemasyarakatan dalam Mendukung Pembangunan Daerah"
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, mendorong pembangunan daerah, serta menjadi penyambung aspirasi masyarakat lokal. Dalam rangka memperkuat sinergitas dan solidaritas antar-Ormas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor menyelenggarakan Kegiatan Jambore Ormas Tahun 2026.
Keikutsertaan organisasi dalam kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jejaring kerja sama, memahami regulasi dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi.
B. Dasar Hukum Kegiatan
- 1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo. UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 4. Surat Undangan Bakesbangpol Kabupaten Bogor Nomor 000.1.51216/Bakesbangpol-2026 tanggal 17 September 2026.
II. PELAKSANAAN KEGIATAN
- Hari / Tanggal : Selasa s.d. Rabu, 29 s.d. 30 September 2026
- Tempat : Hotel Bayak & Resort, Jl. Raya Puncak Km. 77 No. 55, Desa Cilember,Kec. Cisarua, Bogor
- Penyelenggara : Bakesbangpol Kabupaten Bogor
- Peserta : 100 orang perwakilan dari 50 Ormas/LSM/Yayasan se-Kabupaten Bogor
- (masing-masing diwakili 2 orang utusan)

Poin-Poin Penting Hasil Pembekalan Materi
B. Poin-Poin Penting Hasil Pembekalan Materi
- Optimalisasi Peran Organisasi & Kepemudaan: Ormas diarahkan untuk tidak sekadar menjadi organisasi seremonial, tetapi menjadi penyuara aspirasi, inovator program, dan eksekutor penanganan masalah sosial/ekonomi di tingkat akar rumput. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi pendataan, serta kolaborasi dengan program pemerintah daerah.
- Peran Ormas dalam Pembangunan & Iklim Investasi Daerah: Bakesbangpol Jabar dan Kemendagri menekankan pentingnya peran Ormas dalam menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang kondusif di kawasan industri. Ormas diimbau untuk menghindari praktik penggalangan dana ilegal (seperti pungli/pemerasan) dan beralih ke kolaborasi formal seperti program CSR, pemberdayaan UMKM lokal, dan kemitraan resmi (MoU).
- Tertib Administrasi, Legalitas, dan Tata Cara Bantuan Hibah: Terdapat 1.788 Ormas terdaftar di tingkat Provinsi Jawa Barat (953 aktif dan 590 tidak aktif). Ormas diimbau melengkapi status legalitas (AHU/SKT). Seluruh proses pengusulan Bantuan Keuangan/Hibah wajib melalui sistem SIPD.KEMENDAGRI.GO.ID dengan melengkapi proposal resmi, akta pendirian, legalitas, domisili, NPWP organisasi, serta penandatanganan NPHD.

- Peran Ormas dalam Pembangunan & Iklim Investasi Daerah: Bakesbangpol Jabar dan Kemendagri menekankan pentingnya peran Ormas dalam menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang kondusif di kawasan industri. Ormas diimbau untuk menghindari praktik penggalangan dana ilegal (seperti pungli/pemerasan) dan beralih ke kolaborasi formal seperti program CSR, pemberdayaan UMKM lokal, dan kemitraan resmi (MoU).
- Tertib Administrasi, Legalitas, dan Tata Cara Bantuan Hibah: Terdapat 1.788 Ormas terdaftar di tingkat Provinsi Jawa Barat (953 aktif dan 590 tidak aktif). Ormas diimbau melengkapi status legalitas (AHU/SKT). Seluruh proses pengusulan Bantuan Keuangan/Hibah wajib melalui sistem SIPD.KEMENDAGRI.GO.ID dengan melengkapi proposal resmi, akta pendirian, legalitas, domisili, NPWP organisasi, serta penandatanganan NPHD.

Berdasarkan hasil keikutsertaan dalam Jambore Ormas Tahun 2026, berikut beberapa langkah rekomendasi internal organisasi:
- 1. Pembenahan Administrasi & Legalitas: Memastikan seluruh dokumen perizinan, kesekretariatan, NPWP atas nama organisasi, serta data kepengurusan tetap aktif dan terdata resmi di Bakesbangpol.
- 2. Kemitraan Strategis: Menyusun program kerja yang menyelaraskan pembangunan daerah (misalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/UMKM, kegiatan sosial, dan lingkungan) agar dapat berkolaborasi dengan Pemda maupun dunia usaha.
- 3. Pengajuan Program Hibah/Bantuan: Menyiapkan kelengkapan administrasi dan proposal program untuk diinput melalui portal resmi SIPD Kemendagri sesuai tahapan regulasi yang berlaku.
- 4. Menjaga Kondusivitas: Berperan aktif menjaga ketertiban, keamanan, dan sinergitas antar-Ormas di wilayah Kabupaten Bogor.